Layanan Publik

Yakub Dedy Karyawan

Jadikan Teman

  |  

Kirim Pesan

Sebagai orang awam yang baru belajar tulis menulis ya wajar kalau kurang sempurna. Namun, semua tulisan artikel saya ini berdasarkan fakta dan seilmiah mungkin. Mohon kiranya menyadari bahwa semua tulisan ini bukan maksud penulis ingin menyakiti tapi lebih dikarenakan ingin memberikan support untuk kebaikan.

PR Gubernur DKI Jakarta dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas (Jilid I: Pembangunan Mall di Jakarta)

OPINI | 26 September 2012 | 04:50 Dibaca: 1955   2

1348589100709265213

DKI Jakarta saat ini memiliki sebanyak 564 pusat perbelanjaan. Di mana , sebanyak 132 adalah pusat perbelanjaan yang dikategorikan sebagai mall,432 masuk kategori hipermart , pusat grosir, pertokoan, pasar tradisional, dan swalayan. Kondisi ini membuat wilayah Jakarta sudah mulai jenuh dan padat, serta kerap kali menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar pusat perbelanjaan tersebut.

Menurut proyeksi Research Colliers International Indonesia, selama tahun 2012 hingga 2013 di Jakarta akan ada tambahan 21 pusat perbelanjaan baru. Total luas lantainya mencapai 827.376 m2, dengan 45% di antaranya berada di Jakarta. Di antara pasokan mal-mal baru tersebut, separuhnya sudah melebihi 50% tahap konstruksi.

Yayat Supriatna, Planolog Universitas Trisakti yang juga Sekjen Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), mengatakan jumlah pusat belanja di sejumlah kota besar lain di dunia tidak mencapai 100 mall. Jakarta dinilai sebagai kota megapolitan yang mempunyai jumlah mall terbanyak di dunia, yaitu mencapai lebih dari 130 mall.

Menurut Yayat, Jakarta sudah tumbuh di luar kendali sehingga banyak kawasan yang semula tidak direncanakan menjadi kawasan bisnis justru beralih fungsi menjadi kawasan komersial dan ada invasi serta penetrasi kawasan yang semula untuk hunian menjadi kawasan komersial akibat ketidaktegasan penengakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

MALL DAN KEMACETAN LALU LINTAS DI JAKARTA :

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan menepis tudingan yang mengatakan mall adalah sumber kemacetan lalu lintas dan tudingan tersebut sangat tidak beralasan.

Menurutnya kemacetan yang terjadi di berbagai kota bukan disebabkan oleh banyaknya pusat perbelanjaan. “Faktanya macet terjadi di hari kerja dan mulai dari pagi. Dan itu jauh sebelum jam buka mall yang rata-rata dibuka pukul 09.00 wib. Jadi sangat tidak beralasan kami dituduh sebagai biang kemacetan. Selain itu tambahnya justru pada hari Sabtu dan Minggu di mana mall ramai dipenuhi pengunjung, jalanan justru lebih lengang dari hari biasa.”

Memang betul pada peak hours pagi hari sebelum mall buka kemacetan di Jakarta cukup parah yang disebabkan oleh banyaknya kebutuhan perjalanan masyarakat baik untuk keperluan bekerja, ke sekolah maupun untuk kepentingan private yaitu hampir 80%. Sedangkan untuk kepentingan shopping baik ke mall/pasar, dan lain-lain hanya 12% nya saja . Jadi secara kuantitas penyumbang kemacetan terbesar memang bukan disebabkan oleh adanya masyarakat yang berbelanja ke mall. Namun keberadaan mall di sini, turut memberikan andil terjadinya kemacetan yang semakin parah di Jakarta.

Beda pendapat memang syah-syah saja, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan mall turut andil dalam menciptakan kemacetan lalu lintas. Gak percaya ? Terlaluuuu … ! (Kata Bang Rhoma Irama).

Dengan adanya mall yang menawarkan berbagai macam kegiatan seperti perbelanjaan yang lengkap, pusat hiburan keluarga, arena mainan anak, dan restoran cepat saji tentu saja akan mempengaruhi kinerja ruas jalan yang berada tepat di sekitar Mall. Dampak tersebut berupa meningkatnya kepadatan lalu lintas dan menurunnya kecepatan jalan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan bangkitan lalu lintas di sekitar area mall tersebut.

Bangkitan lalu lintas menurut Tamin (2000) mencakup 2 (dua) pergerakan lalu lintas, yaitu :

a. Lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi ;

b. Lalu lintas yang menuju / tiba ke suatu lokasi.

Bangkitan dan tarikan lalu lintas tersebut tergantung pada dua aspek tata guna lahan, yaitu :

a.   Jenis Tata Guna Lahan : jenis tata guna lahan yang berbeda akan      mempunyai ciri bangkitan lalu lintas yang berbeda pula. Baik itu berkaitan dengan jumlah arus lalu lintasnya, jenis lalu lintasnya maupun intensitas lalu lintas pada waktu tertentu;

b.   Jumlah   Aktivitas  ( dan Intensitas )  pada  Tata  Guna  Lahan  tersebut :semakin tinggi tingkat penggunaan sebidang tanah, semakin tinggi pula pergerakan arus lalu lintas yang dihasilkan.

Meningkatnya pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial seperti mall, semakin menurunnya kemampuan ruas jalan di Ibu kota Jakarta untuk menampung volume kendaraan sebagai akibat tidak sebandingnya antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan jalan , membudayanya masyarakat menggunakan kendaran pribadi dan rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum serta rendahnya tingkat disiplin berlalu lintas, menjadikan Jakarta semakin sulit mengatasi permasalahan kemacetan.

Berikut ini penulis akan menunjukkan fakta-fakta bahwa mall memang betul-betul turut andil dalam memperparah kemacetan di Jakarta. Contoh-contoh yang ditunjukkan di sini hanya sebagian kecil saja dari sejumlah mall yang ada di Jakarta.

a. Mall Ambasador dan ITC Kuningan :

Melintasi jalan Prof. Dr. Satrio, Karet - Kuningan serasa di neraka. Selalu macet dan macet. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah dengan adanya keberadaan mall Ambasador dan ITC Kuningan.

Lho … , kenapa keberadaan mall Ambasador dan ITC Kuningan malah tambah bikin macet ruas jalan Prof. Dr. Satrio ?

1). Kapasitas parkir kurang , flow arus kendaraan keluar masuk kurang terkelola dengan baik, drop in/drop out pada lobby berdekatan dengan pintu masuk sehingga menghambat kelancaran kendaraan dari ruas jalan Prof. Dr. Satrio masuk ke areal mall Ambasador dan akibatnya terjadi antrean panjang yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas yang lain;

2). Intensitas penyebrang jalan baik yang akan masuk / keluar mall Ambasador / ITC Kuningan sangat tinggi dengan melalui zebra cross jalan Prof. Dr. Satrio sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

3). Banyaknya angkot dan taxi yang menaikkan / menurunkan penumpang di Jalan bahkan banyak pula yang ngetem serta adanya pemanfaatan trotoar untuk parkir sepeda motor.

13485902161072544727

b. Plaza Semanggi :

Keberadaan akses pintu masuk Plaza Semanggi di Jalan Jendral Gatot Subroto yang berada tepat dipertemuan dua arus lalu lintas dari Jendral Sudirman maupun dari arah Slipi menuju arah timur, berdekatan dengan halte bus dan pintu gerbang Tol Semanggi I mengakibatkan kemacetan parah   khususnya  pada  peak  hours  sore  dan malam hari  hingga mengakibatkan menguncinya arus lalu lintas di Bundaran Semanggi dan berdampak kemacetan hingga dari arah Grogol, Cawang, Sudirman, dan Thamrin.

13485903361501684343

ANALISA DAMPAK LALU LINTAS :

Kenapa pembangunan mall seperti contoh di atas bisa terjadi ? sudahkah dilakukan analisa dampak lalu lintas sebelum dibangunnya mall-mall tersebut ?

Analisis dampak lalu lintas atau Traffic Impact Analysis (TIA) menurut Stoper dan Koepke (1998) dalam bukunya yang berjudul ”Transportation and Development”, adalah  “Studi yang mempelajari secara khusus tentang dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu bangunan yang mempengaruhi system transportasi”.

Dalam buku ”Evaluating Traffic Impact Studies”, A Recommended Practiced for Michigan Communittes ( hal 5), disebutkan bahwa analisis dampak lalu lintas merupakan studi yang memperkirakan pengaruh langsung di mana penambahan lalu lintas tertentu akan mempengaruhi jaringan transportasi  di sekitarnya.

Sesuai Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap rencana pembangunan Pusat Kegiatan, Pemukiman, dan Infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas danAngkutan Jalan WAJIB dilakukan ANALISIS DAMPAK LANTAS .

Bagaimana implementasi kajian dampak lalu lintas bagi setiap pembangunan di DKI Jakarta diterapkan ?

Sesuai penjelasan Kadishub DKI Jakarta bahwa setiap pembangunan pusat perbelanjaan, harus memiliki kajian lalu lintas. Menurutnya, untuk lokasi perbelanjaan seperti mall, ada penerbitan Surat Izin Penunjukkan Pemanfaatan Tanah (SIPPT), di mana dalam SIPPT, salah satu syaratnya adalah melengkapi kajian lalu lintas. Sebelum SIPPT keluar, Dishub DKI Jakarta telah merekomendasikan para pengembang terkait hal-hal yang penting untuk mengatasi dampak lalu lintas yang timbul. Kajian lalu lintas itu antara lain berisi prasarana seperti inlet / outlet (jalur masuk dan keluar), kapasitas parkir, trotoar, tempat penyebrangan orang, tempat mengambil karcis parkir, tempat pemeriksaan keamanan mobil, dan lainnya. ”Dengan mematuhi kajian lalu lintas dalam SIPPT dapat mengantisipasi kemacetan.”

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 yang berbunyi : ”Setiap pembangunan & peningkatan kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lantas serta yang dapat mempengaruhi kelancaran lantas WAJIB dilakukan ANALISIS DAMPAK LANTAS. ”

Jika hal tersebut dilakukan, kenapa masih banyak inlet / outlet mall ataupun pusat perbelanjaan dan tempat pengambilan karcis parkir dan tempat pemeriksaan keamanan kendaraan sangat berdekatan dengan jalan raya ? Sehingga selalu saja menimbulkan antrian panjang dan mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain. Gak percaya juga ? … Mari kita perhatikan beberapa contoh lokasi mall tersebut .

1348590105329886127

Pemerintah  DKI  Jakarta  sampai  saat  ini  belum mengimplementasikan amanah Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011. Untuk lebih jelasnya silahkan baca (click follow link) di :

http://www.scribd.com/doc/105664341/ANALYSIS-OF-THE-TRAFFIC-IMPACTS-IN-JAKARTA

APA UPAYA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SAAT INI ?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan moratorium (penghentian sementara) pembangunan mall hingga 2012. Karena tidak semua pusat belanja di Jakarta terisi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dariSenior Associate Director Research & Advisory Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo bahwa hingga akhir Juni 2012, tingkat hunian pusat perbelanjaan mencapai 81,4%. Ini artinya sekitar 18,6% ruang mal belum terhuni. Selain itu, mall juga dituding sebagai satu diantara faktor penyebab kemacetan di jalan raya.

Moratorium tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang Moratorium Pemberian Izin Pembangunan Pusat Perbelanjaan Pertokoan/Mall dengan Luas Lahan lebih dari 5.000 meter persegi.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani, moratorium pembangunan mall merupakan kebijakan yang tepat. Seperti dikutip poskota.co.id, saat ini kondisi Jakarta sudah tak memungkinkan lagi dilakukan penambahan mal. Namun, moratorium ini tidak berlaku surut. Sehingga buat yang sudah mengantongi izin sebelum diberlakukannya kebijakan ini, tidak kena moratorium. “Moratorium ini berlaku bagi pengusaha yang saat ini baru mengurus perizinan,” tegasnya.

Kebijakan penghentian sementara (moratorium) pembangunan pusat perbelanjaan atau mall di Jakarta dinilai hanya sekedar wacana. Pengamat tata ruang kota, Yayat Supriatna, mengatakan, kebijakan tersebut tidak disikapi serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Yayat, kebijakan itu hanya sekedar pernyataan yang keluar dari mulut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saja. ”Kebijakan moratoriun mall itu hanya statementdari Gubernur dan tidak dibuat Peraturan Daerah. Tidak ada kajian maupun evaluasi,” ujar Yayat Supriatna kepada VIVAnews.com, Kamis malam, 12 Januari 2012.

Menurut Yayat, jika memang Pemprov DKI berkomitmen dan serius melakukan moratorium mall, seharusnya ada paparan atas kajian yang dilakukan.

SOSOK SEORANG CALON GUBERNUR DKI JAKARTA

Seperti yang diketahui, berdasarkan penghitungan cepat, pasangan Jokowi-Basuki berhasil mengalahkan Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hasilpenghitungan cepat Litbang Kompas menyatakan Jokowi-Basuki unggul dengan 53,26 persen, sedangkan Foke-Nara mengumpulkan suara 46,74 persen. Sementara, menurut penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia, Jokowi berhasil menangguk suara 53,81 persen, lebih unggul dari pasangan Fauzi yang hanya mendapat 46,19 persen suara.

Meskipun belum resmi sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak harapan yang dilimpahkan kepada Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, kalangan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengusulkan agar moratorium (penundaan pemberian) izin pembangunan mall dikaji agar tak diperpanjang.

Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan kepada detikFinance, Jumat (21/9/2012), ”Kalau yang lalu-lalu itu, yang disalahkan adalah mall, kesalahan soal macet. Biasanya semuanya melihatnya mall itu barang yang haram, harapan kita dengan Gubernur baru bisa tahu keadaan tidak hanya dari katanya, tapi bisa melihat sebenarnya, dengan lebih jernih.”

Stefanus menambahkan sejatinya regulasi moratorium mall tak perlu dikeluarkan, karena secara prinsip para pengembang akan melihat kondisi pasar sebelum membangun mall baru. Dengan kata lain, menurutnya, pembangunan mall sebaiknya dilepas pada kebutuhan pasar. Kalau pun tak ada moratorium, kalau kebanyakan mall, pengusaha juga nggak mau bangun kok. Moratorium itu mubazir, nggak perlu sekali, mana ada orang bangun kalau pasarnya sudah jenuh.

Apa tanggapan Jokowi terkait masalah tersebut ? Menurutnya yang terpenting pembangunan mall ataupun pusat-pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tidak boleh menabrak Tata Ruang Perkotaan (detiknews, Jum’at , 21/9/2012).

RTRW DKI JAKARTA 2010 - 2030

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dirupakan dalam bentuk indikasi peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seluruh provinsi seharusnya menyesuaikan perda RTRW-nya paling lambat pada 2010 untuk tingkat provinsi, dan 2011 untuk tingkat kabupaten/kota. Hal ini juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 2010 tentang Prioritas Pembangunan Nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna Laporan Badan Legislasi Daerah (Balegda) telah menetapkan Raperda menjadi Perda tentang RTRW 2010-2030 di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada hari Rabu , 24 Agustus 2011.

Dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2010 - 2030 menjadi Peraturan Daerah tentu akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan. Selanjutnya, RTRW Provinsi DKI Jakarta tersebut akan dirinci lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (Zoning Regulation).

Dalam Perda RTRW DKI Jakarta 2010-2030 telah diatur tentang sanksi terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang. Sanksi administrasi dilakukan secara berjenjang dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang hingga sanksi administrasi. Sedangkan sanksi pidana, meliputi pidana penjara dan denda terhadap pengurus atau direksi atau penanggungjawab korporasi serta pidana dan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya bagi setiap pejabat pemerintah daerah yang diberi wewenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRW.

MEMPERPANJANG MORATORIUM ATAU MENGIJINKAN KEMBALI PEMBANGUNAN MALL PADA TAHUN 2013 ?

Pengesahan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW tahun 2030 ini merupakan tahap awal. Bukan berarti apa yang diputus hari ini bisa dijalankan begitu saja. Karena masih ada tahapan pembuatan Perda perencanaan detail dan peraturan zonasi yang harus disahkan. Kedua perda ini akan menjadi kendali pelaksanaan RTRW di lapangan.

Pemprov DKI mengajukan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ke DPRD DKI. Hal ini berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai satu diantara instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, dan pendukung operasional RTRW 2030. Perda RDTR dan Peraturan Zonasi ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 36 bulan. Berarti pada pertengahan tahun 2014 Perda RDTR dan Peraturan Zonasi paling lambat harus sudah disyahkan.

Dengan belum disyahkannya RDTR dan Peraturan Zonasi ini, otomatis dengan menyimak pernyataan Jokowi sebagai calon terpilih Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan bahwa pembangunan mall ataupun pusat-pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tidak boleh menabrak Tata Ruang Perkotaan, berarti ada dua opsi , yaitu : Opsi pertama mengijinkan kembali ijin pembangunan mall dengan masih mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1999 - 2009 yang seharusnya habis masa berlakunya pada tahun 2010 dan Opsi kedua masih memberlakukan moratorium mengingat Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2010-2030 sampai saat ini masih belum bisa dioperasionalkan mengingat Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi sampai dengan saat ini belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD DKI Jakarta.

Opsi pertama tentu saja menyalahi aturan dan opsi kedua merupakan pilihan terpaksa yang harus dilakukan bila pemerintah provinsi DKI Jakarta betul-betul komit dan konsisten terhadap upaya mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012.

PEKERJAAN RUMAH YANG HARUS DILAKUKAN SEORANG GUBERNUR DKI JAKARTA

Dalam rangka penataan transportasi kota dengan memperhatikan keterbatasan lahan yang ada dan untuk meminimumkan permasalahan lalu lintas , perlu adanya penyusunan Model Tentang Pengendalian Tarikan dan Bangkitan Lalu Lintas khususnya di sekitar pusat perbelanjaan (Mall), sebagai bahan acuan dalam mengatur kelancaran arus lalu lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditimbulkan.

Pengendalian Bangkitan Lalu Lintas merupakan suatu hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan pada daerah pembangunan baru maupun yang diperkirakan dapat memberikan dampak lalu lintas pada jaringan jalan yang ada. Hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai pendukung pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga dapat mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, aman, nyaman, efisien dan teratur.

Dengan segala permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan oleh seorang Gubernur DKI Jakarta terpilih nantinya bila serius dan komit untuk mengatasi kemacetan Jakarta :

a. Lobby politik dengan DPRD DKI Jakarta guna mempercepat disyahkannyaRaperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ke DPRD DKI menjadi Perda yang nantinya dijadikan acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dan pendukung operasional RTRW 2030;

b. Mengimplementasikan / memedomani amanah Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang kewajiban bagi setiap rencana pembangunan Pusat Kegiatan, Pemukiman, dan Infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas danAngkutan Jalan untuk dilakukan ANALISIS DAMPAK LANTAS dan menjadikan dokumen amdal lalin sebagai salah satu prasyarat utama diterbitkannya izin lokasi, IMB dan/atau izin mendirikan bangunan dengan fungsi khusus ;

c.   Membentuk Tim Evaluasi Amdal Lalin yang keanggotaannya terdiri dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas PU dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta guna melakukan penilaian terhadap hasil Amdal Lalin dan menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil amdal lalin yang diajukan oleh setiap konsultan pengembang pembangunan pusat perbelanjaan (mall);

d. Memangkas ego sektoral melalui sitem komunikasi, koordinasi dan integrasi program dan visi serta keterbukaan akses antar Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Tata Ruang , Dinas Pengawas dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta serta Polri dalampengendalian pemanfaatan ruang di DKI Jakarta dan menumbuhkan komitmen untuk menjadikan dokumen amdal lalin sebagai salah satu prasyarat utama diterbitkannya izin lokasi, IMB dan / atau izin mendirikan bangunan dengan fungsi khusus ;

e. Menegakkan sanksi tegas , konsisten dan adil terhadap setiap pelanggaran di bidang penataan ruang kota Jakarta. Baik Sanksi Administrasi maupun Pidana ;

f. Membuka akses ke publik tentang pengendalian dan penataan ruang kota sebagai wujud transparansi dan sebagai wujud tindak lanjut dari rencana program 100 hari yang dijanjikan kepada publik dengan menargetkanwarga Jakarta bisa merasakan pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melayani masyarakat serta mengintensifkan sosialisasi RTRW 2030 , Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasikepada publik .

Mudah-mudahan tulisan singkat ini bisa dijadikan salah satu rujukan bagi Gubernur DKI Jakarta terpilih nantinya dalam mencari formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta serta tetap fokus dalam menetapkan kebijakan pengembangan tata ruang , untuk :

a. Memantapkan fungsi kota Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional ;

b. Memprioritaskan arah pengembangan kota  ke arah koridor timur , barat , utara dan membatasi pengembangan ke arah selatan agar tercapai keseimbangan ekosistem ;

c. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;

d.    Mengembangkan  sistem  prasarana  dan  sarana  kota  yang  berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan internasional.

Semoga !

Tags: Array

Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Kompasianer (anggota Kompasiana) yang menayangkannya.Kompasiana tidak bertanggung jawab atas validitas dan akurasi informasi yang ditulis masing-masing kompasianer.
Tulis Tanggapan Anda
Guest User

Kanal ini hanya menampung kritikan, masukan dan gagasan untuk
Jakarta Lebih Baik.
Tulis opini dan beritamu
untuk Jakarta