Layanan Publik

Syaifud Adidharta

Jadikan Teman

  |  

Kirim Pesan

Hidup Ini Hanya Satu Kali. Bisakah Kita Hidup Berbuat Indah Untuk Semua ?

DKI Jakarta, Pemohonan Surat Keterangan Kematian Dengan Birokrasi Yang Ruwet

OPINI | 15 September 2012 | 00:34 Dibaca: 2646   2

Inilah gambaran pelayanan publik di DKI Jakarta yang masih harus dibenahi dan tidak mempersulit warganya (photo ilustrasi: Syaifud Adidharta)

Inilah gambaran pelayanan publik di DKI Jakarta yang masih harus dibenahi dan tidak mempersulit warganya (photo ilustrasi: Syaifud Adidharta)

Masih sulitnya warga DKI Jakarta dalam memproses data-data penting untuk kepengurusan dokumen kependudukan dan lain sebagainya. Segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta masih banyak berbelit-belit. Segala ketentuan yang diterapkan ke warga DKI Jakarta masih membingungkan dan menyulitkan warga DKI Jakarta itu sendiri.

Misal, didalam permohonan surat keterangan kematian warga yang meninggal karena sakit tua dan meninggal wajar dirumah tempat tinggalnya, untuk permohonan surat keterangan kematian harus melalui jalan yang bergelok-gelok. Padahal surat keterangan kematian wajib dikeluarkan oleh pemerintah melalui pihak keluranhan setempat, itu hanya sekedar pemberitahuan tersurat dan kepastian bahwa warga yang telah meninggal dengan kondisi yang tersebut diatas, memang sudah tidak menjadi warga di daerah tersebut, akan tetapi masih ada kerabat dan familinya yang sama bertempat tinggal.

Selain itu jelas kalau warga yang meninggal tersebut semasa hidupnya memiliki kelengkapan dokumen hidup yang terdaftar dikependudukan. Seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan status kependudukan.

Sungguh sedih rasanya kalau terus-menerus menyaksikan kesulitan dan kesusahan warga yang tiada daya sulit mendapatkan status dan pelayanan yang layak, namun kenyataannya masih seperti ini saja. Warga semakin dipersulit untuk keperluan status kependudukannya.

Untuk mengurus surat keterangan kematian, warga atau salah satu anggota dari warga yang meninggal harus mengikuti proses yang benar-benar mengesalkan. Oke peraturan tetap peraturan, ketentuan tetap kententuan, akan tetapi seharusnya pemerintah provinsi DKI Jakarta harus lebih fleksibel dan lebih sederhana lagi membuat ketentuan dan peraturan tentang pengajuan atau pembuatan surat keterangan kematian untuk warganya, apalagi warga yang meninggal itu masa hidupnya memiliki dokumen kependudukan yang jelas.

Masih hidup dipersulit, eh sudah meninggal dunia kok malah makin dipersulit.. Birokrasi.. birokrasi.. (photo: okezone.com)

Masih hidup dipersulit, eh sudah meninggal dunia kok malah makin dipersulit.. Birokrasi.. birokrasi.. (photo: okezone.com)

Sekarang saja peraturan pengurusan surat keterangan kematian ke kelurahan harus dilengkapi berbagai dokumen yang aneh-aneh, dan inilah yang membuat warga dari salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal harus bekerja keras, belum lagi harus mengeluarkan kocak, alias biaya yang mungkin tidak sedikit jumlahnya…

Dalam permohonan surat keterangan kematian harus melengkapi adanya surat pengantar dari RT dan RW setempat, dilengkapi foto copy KTP dan KTP asli jenazah, foto copy KK yang dilegalisir oleh pihak kelurahan, Foto Copy Akte Perkawinan/ Alkte Nikah (Jika Alm sudah menikah ), Foto Copy Akte Kelahiran Alm, Foto Copy KK dan KTP pemohon atau yang mengajukan, selain itu juga masih adanya dokumen yang harus dilengkapi yaitu surat keterangan pelaporan kematian dari kelurahan setempat, kemudian setelah semua itu dinyatakan lengkap, pelapor dari anggota keluarga atau yang mengajukan surat keterangan kematian untuk yang meninggal, bahwa sebelum ke kelurahan harus merujukan dahulu permohonannya ke rumah sakit/puskemas/klinit kesehatan/tempat bersalin untuk meminta surat pengantar keterangan asal muasal kematian.

Padahal diatas menjelaskan kematian seseorang tersebut  karena usia tua dan meninggal di rumah tempat tinggalnya dengan wajar, bukan meninggal di rumah sakit, atau karena kecelakaan atau karena pembunuhan, atau karena bunuh diri. Perlunya surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskemas/klinit kesehatan/tempat bersalin dengan alasan untuk mengetahui hasil visum dan lain sebagainya, juga sebab musabab kematiannya. Aneh sistem kependudukan untuk pemohonan surat keterangan kematian..

Inilah birokrasi acak ocok ecek yang burat-buratan artinya birokrasi yang sangat menyulitkan bukan memudahkan warga dalam kepengurusan tentang status kependudukannya. Dan pada akhirnya justru akan menimbulkan sebuah gejolak permainan uang. Mau lewat jalan tol atau jalan reguler yang sering macet total, ada uang pasti lebih praktis dan beres urusannya.

Dan memang mungkin sudah diatur sedemikian rupa agar ada istilah pembagian jatah untuk pembiayaan surat keterangan kematian, padahal dalam ketentuan dan UU kependudukan tentang kepengurusan surat keterangan kematian tidak dikenakan biaya serupiahpun..

Seharusnya pemerintah provinsi DKI Jakarta khususnya bidang kependudukan harus lebih memfleksibelkan persyaratakan dan ketentuan untuk syarat pembuatan surat keterangan kematian bagi warganya yang meninggal.

Warga yang antri menunggu pelayanan publik disalah satu pelayanan publik pemprov DKI Jakarta (photo: okezone.com)

Warga yang antri menunggu pelayanan publik disalah satu pelayanan publik pemprov DKI Jakarta (photo: okezone.com)

Kita setuju kalau ada warga yang meninggal karena kecelakaan atau korban pembunuhan atau meninggal karena bunuh diri atau meninggal ditempat yang tidak wajar, memang harus ada surat keterangan dari rumah sakit dan bahkan dilengkapi pula adanya surat keterangan dari pihak kepolisian.

Namun hal tersebut diatas sangatlah beda. Meninggal karena usia tua dan meninggal dirumahnya dengan wajar. Masa sih harus juga hampir sama syarat-syaratnya, apalagi juga harus ada surat keterangan dari pihak rumah sakit/puskemas/klinit kesehatan/tempat bersalin setempat. Dan jangan-jangan nanti juga harus dilengkapi adanya surat keterangan dari pihak kepolisian, atau juga bisa-bisa nanti harus juga dilengkapi adanya surat rujukan dari menteri kependudukan atau juga dari presiden.. wah tambah kacau deh birokrasi provinsi DKI Jakarta kalau seperti itu untuk warganya..

Menurut saya yang lebih mudah dimengerti oleh banyak warga, seharusnya pemerintah provinsi DKI Jakarta khususnya bidang kependudukan, lebih memperhatikan kepada persyaratan yang lebih praktis dan tidak membingungkan dan tidak mempersulit warganya.

Apalagi melihat kasus kematian seseorang karena usia tua dan meninggal dengan wajar dirumah tinggalnya. Seharusnya cukup dengan kelengkapan dokumen seperti adanya surat keterangan pengajuan pembuatan surat keterangan kematian warga dari RT dan RW setempat, lalu dilengkapi dengan foto copy KTP dan KTP asli jenazah, foto copy KTP pemohon pembuatan surat keterangan kematian, foto copy KK dan tidak perlu dilegalisir oleh pihak kelurahan setempat, setelah semuanya lengkap seperti yang tertera tadi, maka wajiblah pihak kelurahan setempat membuatkan surat keterangan kematian warganya yang tersurat resmi. Maka dengan demikian birokrasi tersebut tidaklah menyulitkan dan tidak membuat kekesalan warga.

Semoga dengan adanya tulisan diatas bisa menjadi pengertian dan acuan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya sampai bawah. Mari kita benahi birokrasi tentang kependudukan yang lebih manusiawi dan tidak membuat warga semakin menderita. Saya percaya pemerintah provinsi DKI Jakarta ingin warganya tertip dan teratur, namun akan tetapi semua itu berpulang kembali kepada kebijakan, kedisiplinan, dan kemanusiawian rasa hati nurani para perangkat pejabat pemerintahan provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang paling bawah.

Ingat warga DKI Jakarta juga aset daerah yang berharga dan memilki hak untuk dilayani dengan adil, arif dan bijaksana, bukan untuk dipersulit atau disensarakan. Warga membutuhkan pemerintahan provinsi DKI Jakarta yang solid, begitu pula sebaliknya pemerintahan provinsi DKI Jakarta sangat membutuhkan kepentingan warganya untuk pembangunan DKI Jakarta itu sendiri..

Jangan lagi butuh saja warga dimanjakan dan dijanjikan yang enak-enak, dan nanti kalau sudah terpilih dan memimpin DKI Jakarta, eh warga akhirnya disensarakan dengan berbagai peraturan dan sistem yang bisa membuat warga makin sensara…

Tags: Array

Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Kompasianer (anggota Kompasiana) yang menayangkannya.Kompasiana tidak bertanggung jawab atas validitas dan akurasi informasi yang ditulis masing-masing kompasianer.
Tulis Tanggapan Anda
Guest User

Kanal ini hanya menampung kritikan, masukan dan gagasan untuk
Jakarta Lebih Baik.
Tulis opini dan beritamu
untuk Jakarta